Alaaaaam's site: 03/14/09

Sabtu, 14 Maret 2009

Wage Rudolf Soepratman

Lahir : Jakarta, 9 Maret 1903
Wafat : Surabaya, 17 Agustus 1938
Makam : Surabaya

Sebagai seorang anak bintara KNIL, W.R. Soepratman kerap berpindah-pindah tempat tinggal. W.R. Soepratman menyelesaikan sekolah dasar di Jakarta dan meneruskan pendidikannya ke Normal School Makassar hingga tamat. Kemudian ia pindah ke Bandung setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai guru sekolah dasar di Makassar.

Di Bandung, ia bekerja sebagai wartawan, dan sejak itu ia mulai aktif ikut dalam pergerakan nasional. Kebenciannya terhadap Belanda pernah ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul Perawan Desa. Namun, buku tersebut dilarang beredar dan disita oleh Belanda.
W.R. Soepratman memiliki kepandaian bermain biola. Pada tahun 1924, inspirasinya muncul untuk menciptakan lagu kebangsaan setelah ia membaca sebuah artikel di majalah Timbul. Maka, lahirlah lagu "Indonesia Raya".
Pada malam penutupan Kongres Pemuda Indonesia II yang berlangsung tanggal 27-28 Oktober 1928, W.R. Soepratman berkesempatan memperdengarkan lagu "Indonesia Raya" lewat gesekan biolanya. Kongres tersebut, selain melahirkan Sumpah Pemuda, menetapkan bendera Merah Putih sebagai bendera nasional. Sejak saat itu, bendera Merah Putih dan lagu "Indonesia Raya" selalu hadir dalam setiap kongres yang dilakukan oleh partai-partai politik.
Lagu "Indonesia Raya" juga dinyanyikan secara spontan sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Lagu "Indonesia Raya" kemudian ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 016/TK/1971, Wage Rudolf Soepratman diangkat sebagai pahlawan nasional

KEMACETAN LALU LINTAS

1. Apa sebenarnya akibat dari kemacetan Lalu Lintas??

Kemacetan Lalu Lintas adalah suatu masalah yang terjadi di jalan, yang apabila salah satu pegguna jalan tidak menaati rambu lalu lintas. Walaupun hanyasatu yang melanggar, tetapi dapat merugikan banyak orang.

2.Waktu dan Lokasi Rawan Macet

Data Traffic Management Center (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan ke-12 titik rawan macet antara Merak dan Jakarta, termasuk di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauhuni, Terminal Merak, Jalan Alternatif Merak-Bojonegoro, ujung Fly-over Merak, simpang Gerem, jalur Wisata Serang, Ruas Cilegon Merak, dalam kota Tanggerang, Pasar Ciruas, pasar Kugilan, Pasar Gembong, dan Persimpangan Asem.

Selain itu, data TMC juga menyebutkan beberapa lokasi rawan kemacetan di wilayah Karawang, Purwakarta dan Subang. Lokasi-lokasi itu antara lain pintu keluar Tol Cikopo, Simpang Jomin, Simpang Sadang , Jalur Alternatif Sadang, sepanjang ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalur Wisata Ciater, Pasar Sukamandi, Pasar Ciasem.

Untuk wilayah Indramayu antara lain Pasar Gebang, Pasar Patrol, Pasar Kandang Haur, Pasar Tegal Gubuk, Pasar Karang Ampel, Pasar Kertasemaya, Simpang Lohbener, Simpang Kadipaten, Simpang Cijelag, Jalur Alternatif Subang, Jalur Alternatif Kadipaten, dan Terminal Cirebon.

Sementara di wilayah Bogor, Cianjur dan Sukabumi antara lain Jalur Alternatif Jonggol, Jalur Wisata Puncak, Jalur Alternatif Ciawi, Pasar Caringin, dan persimpangan Ciawi.

3. Penyebab Kemacetan

Keberadaan angkutan umum selama ini justru bukan membantu lalu lintas dan ketertiban di jalan, akan tetapi malah menjadi sumber kesemrawutan di jalan raya. Pada awalnya, keberadaan angkutan umum diadakan untuk membantu melancarkan lalu lintas. Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat memberikan sambutan di acara peluncuran kembali bahan bakar gas (BBG) bagi kendaraan umum seperti Taxi di Gedung II Istana Wapres, Jakarta, Rabu pagi. Hadir dalam acara itu Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Jamal dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dan ratusan pengemudi Taxi dan angkutan lainnya. Dalam kesempatan itu, Wapres Kalla memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha atau Tata Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota 2007 yang dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan. Setelah acara, Wapres Kalla menyempatkan meninjau sejumlah kendaraan Taxi dan busway yang akan diisi dengan BBG.

"Kadang-kadang angkutan umum tidak membantu ketertiban dan lalu di jalan raya. Akan tetapi, malah menambah kesemrawutan di jalan raya. Misalnya di Kota Bogor dan Makassar. Angkutan umum itu diam berjejer menyebabkan kemacetan. Mereka seperti kereta api saja," tandas Wapres Kalla.Menurut Wapres Kalla, hal ini terjadi karena tidak adanya pembatasan jumlah angkutan umum dan trayeknya. "Bahkan, orang-orang Departemen Perhubungan pun menaruh formulir izin trayek di bagasi belakang mobilnya. Mereka hanya tinggal bagi-bagikan saja, asal bayar sekian," kata Wapres Kalla, lugas.

Pernyataan itu membuat suasana pertemuan menjadi gaduh dengan tawa sejumlah pengemudi Taxi. "Jangan-jangan juga orang

Indonesia

menjadi gampang marah itu karena adanya kemacetan jalan dan kesemrawutan itu," kata Wapres Kalla. Wapres Kalla kemudian meminta pemerintah daerah untuk mengaturnya dengan baik, yaitu dengan cara membuat perencanaan yang baik mulai dari kapasitas jalan, jumlah kendaraan dan trayek yang akan diberikan. "Kalau sudah diketahui kapasitas jalan, jumlah kendaraan, tentu tahu berapa trayek dan jumlahnya yang diizinkan. Harus diketahui juga rasio kendaran dengan angkutan umum di jalan raya," lanjut Wapres Kalla.

Dikatakan Wapres Kalla, dengan jumlah trayek angkutan umum yang besar, selain kemacetan dan kesemrawutan yang akan terjadi, juga menimbulkan dampak ekonomi, yakni berkurangnya penerimaan dari para supir angkutan umum itu sendiri. Sementara, terhadap peluncuran BBG bagi kendaraan umum Taxi dan lainnya. Wapres mengatakan menolak untuk meresmikan, akan tetapi justru me-relaunch penggunaan BBG tersebut.Alasannya, Wapres Kalla menyatakan 20 tahun lalu program pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah pernah diluncurkan kembali oleh pemerintah.

Namun, hingga kini belum optimal dijalankan. "Dengan penggunaan BBM, negara jelas dirugikan, apalagi jika macet. Rata-rata 3 liter BBM hilang di jalan. Akibatnya, ratusan miliar rupiah subsidi negara hilang begitu saja akibat macet, jika harga premium Rp 4.500 per liter. Karena itu, BBM harus dialihkan dengan BBG," demikian Wapres Kalla.

4. Dampak dari kemacetan Lalu Lintas

Ada pula dampak dari kemacetan adalah timbulnya stress pada pengendara, lalu kemacetan dapat menyebabkan keterlambatan pada anak-anak sekolah, dan masih banyak lagi dampak-dampak dari kemacetan.

Dampak dari kemacetan ini tidak hanya kerugian waktu, tetapi juga masalah polusi, terutama polusi udara yang diakibatkan bahan baker yang dibuang sia-sia. Sumber polusi udara adalah kualitas bahan baker yang digunakan dan banyaknya kendaraan yang digunakan. Semakin banyak kendaraan yang beroperasi, semakin parah pula polusi udara yang ditimbulkan.

Banyak alasan klasik yang mengatakan bahwa pertambahan jalan tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, tetapi sampai kapan kita akn menambah konstruksi jalan? Sebab, pembangunan jalan bukan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Penambahan konstruksi jalan justru merangsang pertumbuhan kendaraan pribadi. Apalagi dikaitkan dengan budaya orang Indonesia yang selalu menginginkan transportasi door to door.

Kemacetan yang terjadi, terutama pada peak hour tidak bias dihindarkan lagi. Sepertinya, pengemudi harus pasrah dengan keadaan ini dan mengikuti arus lalu lintas karena tidak ada pilihan lain. Bukankah semua akses sama macetnya? Demikian juga di jalan tol.

Kemacetan ini tambah parah lagi pada jalan-jalan yang berakses langsung keluar dan masuk property, seperti perkantoran dan shopping mall. Untuk Sudirman-Thamrin, waktu tempuh pada lajur paling kiri menjadi semakin lama, padahal kendaraan umum beroperasi pada lajur ini. Sehingga, waktu tempuh dengan bus lebih lama disbanding dengan kendaraan pribadi yang berjalan di jalur cepat.

Di samping kondisinya yang memang di bawah standar, soal waktu tempuh yang panjang itu merupakan salah satu penyebab tidak dapat diandalkannya angkutan umum di Jakarta.

Itu masih ditambah lagi dengan tidak adanya kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan (time table) yang memang tidak dikelola dengan baik. Semua berkembang dengan sendirinya . Demikian juga lanf use yang tidak terencana.

5. cara efektif mengatasi kemacetan lalu lintas

Untuk membatasi populasi kendaraan dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas, masih ada banyak cara lain yang lebih adil yang bisa ditempuh.

Hal itu dikemukakan peneliti senior dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Sukanda Husin dan Shanty Syahril dari Pelangi dalam dialog "Udara Bersih Hak Kita Bersama" di Jakarta, Rabu (30/7). Keduanya menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau yang saat ini tengah dibahas DPRD DKI. Dalam Raperda itu disebutkan usia kendaraan bermotor dibatasi, namun tidak ditentukan batasan tahunnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Rustam Effendy pernah mengungkapkan rencananya, bahwa kendaraan pribadi yang boleh beroperasi maksimal berusia 10 tahun dan kendaraan umum maksimal 15 tahun.

Sukanda memaparkan, pembatasan usia kendaraan itu jangan sampai mengabaikan prinsip keadilan. Kalau mau membatasi populasi kendaraan, sebaiknya dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menetapkan restricted area di kawan-kawasan tertentu. Misalnya, kawasan-kawasan tertentu dinyatakan tertutup untuk kendaraan bermotor atau orang harus membayar lebih mahal ketika memasuki kawasan tertentu atau yang boleh beroperasi hanya kendaraan yang benar-benar laik jalan.

Shanty Syahril mengusulkan sejumlah cara lain untuk membatasi kendaraan bermotor, yaitu dengan membebani pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan tua. Ia menekankan, tidak ada korelasi negatif antara kendaraan berusia tua dengan tingkat emisi yang buruk. "Karena faktor perawatan juga menentukan emisi kendaraan. Walaupun kendaraan baru, kalau perawatan buruk, emisinya bisa buruk," jelasnya.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kendaraan umum atau membuat standar emisi lebih ketat. "Dengan cara-cara ini, orang setidaknya punya hak untuk memilih. Kalau dia mau pakai kendaran tua, maka dia harus siap bayar pajak lebih mahal," ujar Shanty.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri tahun 2000, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 4.159.442 unit, dengan rincian sepeda motor (2.212.961), kendaraan pribadi (1.237.778), bus (311.627), dan truk (937.076). Sukanda menambahkan, 70 persen sumber pencemaran udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor.

Alaaaaam's site

Sabtu, 14 Maret 2009

Wage Rudolf Soepratman

PENGENALAN DIRI

daftar link gw nee

alaaaaam

Daftar blog temen2 gw !!

Arsip Blog

About me

KEMACETAN LALU LINTAS